Komisi III DPRD Rohul, Melalui RDP Bersama SPPP Dan PT SKA Dan PT. MIS Keluarkan Rekomendasi KKB
Rokan Hulu – Ratusan buruh SPPP (Serika Pekerja Pertanian Dan Perkebunan) di PT SKA dan PT MIS, Rokan Hulu, menganggur dan kehilangan penghasilan setelah kontrak berakhir.
Mereka menuntut DPRD dan pemerintah menjadi penengah agar perusahaan bertanggung jawab atas nasib buruh yang merupakan masyarakat sekitar Perusahaan,
Ketua F. SPPP KSPSI Kabul Situmorang, menyatakan bahwa selama ini buruh bekerja dengan baik tapi disingkirkan. Tentunya kita bersama segenap pengurus berupaya dan berharap pemerintah dan DPRD dalam hal ini komisi III DPRD kabupaten Rokan Hulu untuk hadir sebagai penyelamat rakyatnta, yang hari ini kehilangan pekerjaan,harap Kabul saat diwancarai media ini,
Ditempat yang sama,Ketua Komisi III DPRD Rokan Hulu, Jondri, menegaskan negara tidak boleh absen dan perusahaan harus bertanggung jawab. Publik menanti langkah tegas DPRD dan pemerintah.
“Ya, hasil rapat dengar pendapat (RDP) kita hari ini sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan perusahaan untuk membuat KKB antara KSPSI F-SPPP dengan PT SKA dan PT MIS, ucap Ketua komisi III DPRD kabupaten Rokan Hulu,
(DR)
