Proyek Semenisasi Desa Sei Kandis Diduga Bermasalah, Volume APBDes 120 Meter Terpasang Hanya 100 Meter
Rokan Hulu, Riau —Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di Desa Sei Kandis, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kali ini, sorotan publik tertuju pada kegiatan fisik semenisasi jalan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBDes, dengan volume pekerjaan tercantum 120 meter panjang, namun fakta di lapangan diduga hanya terealisasi sekitar 100 meter.
Informasi ini dihimpun dari sejumlah masyarakat Desa Sei Kandis yang mengaku sudah sangat resah dan kecewa atas kondisi pembangunan desa mereka. Tak hanya soal kekurangan volume, kualitas pekerjaan pun menuai kritik keras.
“Memang sekitar 100 meter yang dikerjakan bang, itu pun hasilnya kurang rapi, bergelombang, terkesan asal-asalan,” ungkap salah satu warga kepada awak media.
Nama Suanan, tokoh masyarakat Desa Sei Kandis, turut angkat bicara. Ia menilai proyek semenisasi tersebut tidak layak secara teknis dan kuat dugaan dikerjakan tanpa pengawasan yang maksimal.
“Pekerjaan ini sangat tidak layak. Dari kualitas sampai hasilnya, jelas tidak sesuai harapan masyarakat. Ini uang negara, bukan uang pribadi,” tegas Suanan.
Lebih jauh, masyarakat menduga bahwa persoalan ini bukan kejadian pertama. Mereka menilai ada pola berulang dalam pengelolaan anggaran desa yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Sei Kandis.
Masyarakat secara terbuka menyatakan mendukung langkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah lebih dulu melaporkan dugaan penyimpangan ke Kejaksaan, namun hingga kini, laporan tersebut disebut telah lebih dari satu tahun tanpa kejelasan perkembangan.
“Laporan BPD sudah lama masuk ke kejaksaan, tapi sampai sekarang seperti mandek. Kami bertanya-tanya, ada apa?” ujar warga lainnya.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengaku menerima informasi adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa terhadap pihak BPD yang kritis dan aktif melakukan pengawasan pembangunan desa.
Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa kian terkikis. Masyarakat pun secara tegas meminta Bupati Rokan Hulu untuk turun tangan dan memberikan perhatian khusus terhadap Desa Sei Kandis.
“Kami sangat berharap kepada Bapak Bupati Rokan Hulu, tolong perhatikan Desa Sei Kandis. Kepercayaan kami kepada kepala desa sudah hampir habis,” ujar perwakilan masyarakat.
Selain kepada pemerintah daerah, masyarakat juga mendesak Inspektorat, Kejaksaan, dan seluruh penegak hukum agar tidak berdiam diri dan segera menuntaskan persoalan ini secara profesional dan transparan.
“Kalau memang bersalah, tindak tegas sesuai hukum. Jangan digantung tanpa kejelasan. Desa kami butuh kepastian, bukan janji,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sei Kandis, Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, maupun Kejaksaan terkait dugaan tersebut. Media ini masih membuka ruang klarifikasi demi keberimbangan informasi.
(DR)
