*Ketika Dana Desa Menghilang, Negara Dipertanyakan: Kasus Muara Dilam dan Ujian Integritas di Akar Pemerintahan*
ROKAN HULU— Di tengah gencarnya kampanye transparansi anggaran desa, satu pertanyaan kini menggema dari pelosok Rokan Hulu: ke mana perginya Dana Desa Muara Dilam? Pertanyaan itu muncul bukan dari politisi, bukan pula dari elite, melainkan dari warga desa sendiri—mereka yang setiap hari hidup berdampingan dengan jalan rusak, bangunan tak selesai, dan program bantuan yang tak pernah mereka rasakan, meski di atas kertas semuanya tercatat “sukses”.
Selama tiga tahun berturut-turut, 2023 hingga 2025, Desa Muara Dilam menerima aliran dana negara bernilai miliaran rupiah. Namun di lapangan, warga justru menemukan kejanggalan yang tak bisa lagi diabaikan. “Kami lihat anggarannya ada, tapi hasilnya tidak. Kalau uangnya tidak ada di kampung, lalu ke mana?” kata seorang warga kepada aktivis Rokan Hulu, Ramlan Lubis.
Laporan Sempurna, Realita Berantakan
Warga menduga telah terjadi rekayasa laporan, mulai dari:
– Kegiatan yang dilaporkan selesai, tetapi tidak pernah ada,
– Proyek yang nilainya besar, tetapi fisiknya kecil atau rusak,
– Hingga program pemberdayaan masyarakat yang hanya hidup di dokumen.
Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini adalah soal kejujuran dalam mengelola uang negara. Ramlan Lubis menyebut, jika temuan warga ini benar, maka Muara Dilam bukan sekadar desa bermasalah, melainkan potret kegagalan pengawasan negara. “Korupsi dana desa adalah kejahatan yang paling kejam, karena mencuri langsung dari rakyat kecil,” tegas Ramlan.
Menuju Meja Jaksa
Ramlan memastikan bahwa laporan resmi akan segera disampaikan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Ia dan timnya kini sedang mengunci:
– Dokumen APBDes 2023–2025,
– Laporan realisasi,
– Dan bukti lapangan yang bertolak belakang dengan laporan resmi.
Tujuannya satu: menguji apakah hukum masih berdiri di pihak rakyat, atau tunduk pada kekuasaan di desa.
Ketika Desa Menjadi Ladang Korupsi
Muara Dilam bukan kasus tunggal. Di banyak tempat, dana desa yang dimaksudkan untuk mengangkat ekonomi rakyat justru berubah menjadi ladang basah bagi segelintir elite lokal. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi kepercayaan rakyat terhadap republik ini. “Kalau di desa saja hukum bisa dibeli, maka negara ini rapuh dari bawah,” kata Ramlan.
(DR)
